Tugas 2 : Hubungan antara hukum dan negara menurut para ahli

       Hubungan antara hukum dan negara menurut para ahli

       Salah seorang di antara berpendapat bahwa negara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada huukum adalah Puchta, murid seorang pemikir terkenal di bidang hukum yang bernnama Friedrick Von Savigny. Savigny berpendapat bahwa hukum tumbuh bersama pertumbuhan bangsa (rakyat), menjadi kuat bersama dengan kekuatan bangsa dan akhirnya mati ( punah ). Pandangan pputcha ini senada dengan theodor Geiger, yang menelaah hukum melalui teori—teori sosiologi. Geiger berpendapat bahkan satu-satunya hukum yang berlaku adalah hukum yang berasal dari negara.

                Hens Kelsen, yang mencoba untuk menyusun suatu teori murni tentang hukum, menolak pandangan dualisme terhadap negara dan hukum. Menurut pendapatnya hukum dan negara adalahh identik, karena negara lain dari pada sistem sikap tindak manusia dan ketaatan dari paksaan sosial. Ketaatan pemaksa ini tidak beda dengan tata hukum, karena dalam masyarakat hnya ada satu, dan bukan dua ketaatan pemaksa yang sah pada satu waktu. Jadi negara lebih tinggi dari pada hukum, karena bila demikian berarti pendewaan terhadap negara dan hukum tidak lebih tinggi dari negara, seperti pendapat aliran huukum alam yang di tentang oleh Kalsen.

                Krabbe berpendapat, rakyat mntaati peraturan negara bukan karena paksaan (oleh kekuasaan) negara, tetapi karena mereka memiliki kesadaran hukum rakyatlah yang merupakan suumber kekuasaan negara. Dengan demikian negara bukanlah pemegan kkedaulatann tertinggi karena negarapun juga harus tuundukk kepada hukum. Jadi dalam menjalankan kebijakksanaan, negara terikat pada norma-norma keadilan. Teori kedaulatan hukum inilah yang menjiwai prinsip negara dan hukum. Nagara hukum dalam arti sempit, yakkni negara dan hukum liberal, ditandai dengan dua ciri :

  1. Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
  2. Pemisah kekuasaan, antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Negara hukum dalam arti formal, lebih luas dari pada negara hukum liberal, mengandung empat unsur sebagai berikut :

  1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
  2. Pemisahan kekuasaan.
  3. Setiap tindakan pemerintahan harus di dasarkan pada undang-undang.
  4. Adanya peradilan administrasi yang berdri sendiri, untuk aparat pemerintahan yang melanggar batas-batas kewenangannya.

Teori keedaulatan rakyat ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena sekelompok manusia yang semula hidup sendiri-sendiri dan mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu badan yang di serahi kekuasaan menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat. Jadu bila masyarakat tunduk kepada pemerintah, sebenarnya masyarakat tunduk kepada kemauannya sendiri / kemauan umum. Dengan kata lain, pemerintah diberi kekuasaan oleh rakyat yang berdaulat itu, dan pemerintah melakukan itu atas nama rakyat. Tokoh : Rousseau, John Locke, Montesquieu

Teori kedaulatan negara mengatakan bahwa negara terjadi karena kodrat alam, demikian pula kekuasaan yang ada. Karena itu kedaulatan dia anggap ada sejak adanya/lahirnya negara. Sehingga, negaralah yang di anggap sumber kedaulatan. Hukum ada karena dikehendaki negara, oleh karena itu negara tidak dapat dibatasi hukum karena hukum adalah hasil buatan negara sendiri. Tokoh : Jellineck, paul laband

Sumber : Ebook Gunadarma

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s